TEMPO.CO, Jakarta - Hampir sepekan menjabat Joe Biden langsung mengebut janji kampanye dengan perintah eksekutif, memorandum, dekrit, dan mandat, bahkan hanya beberapa jam setelah dia dilantik pada 20 Januari 2021.
Tindakan eksekutif yang diambil Biden pada hari-hari pertama pemerintahannya termasuk menghentikan pendanaan untuk pembangunan tembok perbatasan Trump, membalikkan larangan perjalanan Trump yang menargetkan sebagian besar negara-negara Muslim, memberlakukan mandat wajib masker pada properti federal, meningkatkan pasokan vaksinasi, dan mewajibkan pelancong internasional untuk memberikan bukti tes Covid-19 negatif sebelum melakukan perjalanan ke AS.
Warisan pemerintahan mantan Presiden Donald Trump telah membuat pusing pemerintahan baru Biden, termasuk tidak ada rencana konkret untuk vaksinasi massal Amerika Serikat.
Hari-hari terakhir Donald Trump di Gedung Putih diingat oleh politikus bipartisan dan bahkan dunia luar sebagai noda demokrasi panjang Amerika Serikat. Serangan pendukungya ke Capitol AS telah membawanya pada pemakzulan kedua. Empat sipil dan seorang polisi tewas dalam insiden tersebut.
Sekarang Biden dan wakilnya Kamala Harris, mengisi kabinet mereka dengan kabinet paling beragam dan diisi lebih banyak perempuan dalam sejarah pemerintahan AS.
Analisis dari kelompok nirlaba, Inclusive America, yang meneliti keberagamaan dalam komposisi pemerintahan, menemukan kabinet Joe Biden diisi oleh 48% perempuan dan 52% ras kulit berwarna jika Senat mengkonfirmasi semua nominasi Joe Biden, seperti dilaporkan New York Times, 21 Januari 2021.
Angka-angka ini bahkan melampaui susunan era Barack Obama yang hanya memiliki 33% perempuan dan 42% kulit berwarna.
.png)
Terlepas dari janji kampanye untuk mengisi kabinet yang lebih beragam, fokus utama Joe Biden adalah menyembuhkan Amerika Serikat dari wabah virus corona dan kebijakan yang tampaknya membalikkan kebijakan kontroversial Donald Trump.
CNN melaporkan Presiden Joe Biden telah menandatangani 33 perintah eksekutif, tindakan eksekutif, memorandum, proklamasi, dan arahan lembaga, yang mayoritas adalah penanggulangan wabah Covid-19 serta pemulihan ekonomi pascawabah.
Baca juga: 3 Terobosan Donald Trump Menjelang Berakhir Masa Jabatan
Di antara tindakan eksekutif yang membalikkan kebijakan Donald Trump adalah menutup perjalanan dari wilayah Shchengen Eropa, Inggris, Irlandia, dan Afrika Selatanm pada 25 Januari.
Kemudian mengembalikan kekuatan tawar-menawar kolektif dan perlindungan pekerja untuk pekerja federal, dan meletakkan dasar untuk upah minimum US$ 15, yang diteken Biden pada 22 Januari, yang juga membalikkan kebijakan Trump.
Pada 20 Januari Biden membatalkan pengunduran diri AS dari badan kesehatan dunia WHO, dan menunjuk Dr. Anthony Fauci sebagai kepala delegasi untuk WHO. Putusan ini membatalkan keputusan Donald Trump yang keluar dari WHO karena menuduhnya terlalu politis "bermain" dengan Cina.
Pada tanggal yang sama Joe Biden juga membatalkan tindakan Trump lain dengan membawa AS bergabung kembali ke Kesepakatan Iklim Paris, yang akan membutuhkan 30 hari.
Pada 20 Januari Joe Biden juga membatalkan larangan perjalanan bagi individu pemegang paspor tujuh negara mayoritas Muslim yang diberlakukan Trump. Kemudian, menangguhkan pembangunan tembok perbatasan selatan dengan Meksiko dan membatalkan pendanaan untuk proyek tersebut.
Pada 20 Januari, sesuai janji kampanyenya, Joe Biden juga memperpanjang jeda pada pembayaran pinjaman mahasiswa dan bunganya untuk orang Amerika, yang memiliki pinjaman mahasiswa federal hingga setidaknya 30 September.
Perintah eksekutif terbaru Biden yang diteken 25 Januari kemarin adalah mengizinkan transgender untuk bergabung dengan militer Amerika Serikat, membatalkan larangan Donald Trump sebelumnya.
Presiden AS Joe Biden menandatangani perintah eksektif bagi transgender untuk bertugas di militer saat bertemu dengan Menteri Pertahanan AS yang baru Lloyd Austin di Kantor Oval di Gedung Putih di Washington, 25 Januari 2021. REUTERS/Kevin Lamarque
Tindakan eksekutif lain, selain membatalkan kebijakan Trump, mayoritas adalah prioritas Joe Biden untuk memerangi wabah virus corona, yang sebelumnya diremehkan oleh Donald Trump dan ditanggapi dengan setengah hari. Di antaranya adalah wajib masker untuk area properti pemerintahan federal, membentuk koordinator respons Covid-19 yang melapor langsung ke Biden dan bertanggung jawab untuk distribusi vaksin atau alat kesehatan lain.
![Seorang petugas kesehatan memegang botol berisi vaksin Oxford/AstraZeneca coronavirus disease (COVID-19) di Rumah Sakit Nasional di Abuja, Nigeria, 5 Maret 2021. [REUTERS/Afolabi Sotunde]](https://statik.tempo.co/data/2021/12/08/id_1072285/1072285_720.jpg)
